MEMBONGKAR RAHASISA NEGARA INDONESIA

MEMBONGKAR RAHASISA NEGARA INDONESIA

BOCORAN DOKUMEN RAHASIA NEGARA REPOBLIK INDONESIA

http://westpapuanews.multiply.com/journal
BAB. 5

SEPARATISME NKRI TERHADAP PAPUA /OPM-ACHE/GAM- MALUKU/RMS

Lakukanlah suatu kelakuan dan tindakan yang terpuji dimata TUHAN ALLAH Alam Raya Semesta dan IA akan menurutimu dan mendegarkanmu.

Berbahaialah bagi anda yang membela kebenaran di hadapan TUHAN ALLAH Alam Raya Semesta dengan taruhan nyawa untukmembela rakayatnya tanpa noda dan celah dari padanya akan diberikan segalah kepercayaan dan kebenaran serta suatu kepemimpinan bagi dunia ketika. Amin.

BERANI MEMBELA KEBENARAN ITU BAIK. DAN LAKUKANLAH PERLAWANAN SEMENJAK KINI.PAPUA PUNYA HAK UNTUK “M”

Dokumen Negara Repoblik Indonesia ini kami paparkan untuk mengetahui kerja-kerja intelijen Negara terhadap upaya mematikan perlawanan dan pergerakan kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat, yang disengaja dilakukan oleh Pemerintahan NKRI, Militer NKRI (TNI-POLRI-Intelijen) untuk memberantas RAS Melanesia Bangsa Papua Barat, yang semakin hari semakin hilang identitas keasliannya, atau ke-Papuaannya yang berkulit hitam/berambut kriting/berwatak keras dan kasar dipangkuan NKRI selama kurung waktu 40 Tahun lebih, yang lebih membahayakan lagi adalah Papua dan Generasi Penerus kedepan, masa depan anda dan saya adalah masa depan yang sangat berbahaya sebagai suatu Bangsa Ber RAS Melanesia, yang berkulit hitam, diantara bangsa –bangsa tak beradap, suatu rumpung Manusia yang mempunyai rasa kemanusiaan terhadap bangsa lainya lebih tipis dan dangkal sebagai suatu Manusia hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Suatu kebenaran bagi bangsa lain yang mempunyai suatu hak (Mutlak) untuk Merdeka Penuh adalah suatu permainan bola, dll, bagi Pemerinthan dan Tokoh-tokoh NKRI yang berrumpung Malayo.

Nanti kawan-kawan yang tetap memperjuangkan suatu kemerdekaan bagi Bangsa dan Negara Papua Barat lihat saja, siapa-siapa yang mengera dan berlutut terhadap NKRI adalah mereka yang masuk tergolong dalam penghianatan terhadap jatidiri dan kebenaran yang sebenarnya hanya karena Uang, jJabatan dan Gengsi, serta Sombong, dll. Baik itu Dalam Negeri RI maupun Luar Negeri RI.

Yang tertera dibawah ini adalah suatu pekerjaan Boneka, yang tidak tahu menahau tentang arti dan makna DEMOKRASI sesungguhnya,yang mereka tahu dan kantongi adalah suatu DEMOKRASI sempit ala Nasionalisme NKRI. Bbukan sebuah DEMOKRASI Global-atau DEMOKRASI Universal, artinya bahwa Pemerintahan Negra Indonesia adalah suatu pemerintahan Negara yang JAMAN KUNO, PRIMITIF sebab Pemerintahan Negara Repoblik ini adalah Suatu Pemerintahan Pewaris kerja Kekerasan dan Kejahatan Kemanusiaan, Penindas, perampok, Penjajah yang masih ulet dan tetap berotak masa Perang Dunia yang ke 2 sampai saat ini.

Mereka itu masuk dalam golongan Pemerintahan dan Manusia Biadab, manusia a moral, manusia asusila, dll.

Jadi disini Pancasila itu mereka artikan dalam ketidak benaran dan kepalsuan, Mmanipulasi, Otonom. Yang mereka artikan Pancasila yang sebenarnya adalah : 01. Pancasila 1 Kkehuitanan Manusia (perpadatan Penduduk/ Warga Negara RI); Pancasila 2 Perpisahan bagi Negara kesatuan Repoblik Indonesia; Pancasila 3 Kemanusiaannya biadab dan amoral, asusila, dll; Pancasila 4 Ketidak adilan social ekonomi, menindas, menjajah, memerkosa, dan sekaligus membunuh; 05. Merampok, dan memberontak serta menghapus Bangsa dan Negara Papua Barat. Sebab suatu maklumat Tuhan, PBB, dan UUD 1945 sendiri Tentang Kemerdekaan bagi segalah bangsanya tidak dijamin. (Jadi itulah arti kata sila-slla Pancasila bagi NKRI saat ini yang sebenarnya) Untuk itu Hai Bangsa Papua Barat Mari kita dengn segerah Memerdekakan diri dan Memisah-misahkan NKRI ini adalah tugas dan tanggung jawab kita.

Jadi dibawah ini adalah suatu pekerjaan Boneka yang sengaja mencari kesempatan karena keparat alias mengalami jalan buntuh.

SUATU PEMERINTAHAN NEGARA BONEKA DIA TIDAK AKAN MENGERTI TENTANG KEBENARAN SUATU BANGSA



Jadi DEMOKRASI yang sebenarnya adalah: ……………………..? (masih tanda Tanya(?)) (karena ia Boneka)

Jadi setiap orang yang akan berbicara tentang KEBENARAN dan DEMOKRASI ia akan anggap sebagai musuh utamanya, tapi b inggat baik itu Pihak NKRI yang ganas dan emosi maupun Pihak Bangsa Papua Barat yang ingging mau Merdeka didalam kebenaran ada Tuhan Sang Pencipta. (Sang Raja Damai, Sang Pengelamat, Sang Pelindung, dan Sang Pemelihara, dll)



BAB 5

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME

Sebagai bagian dari agenda untuk mewujudkan kondisi aman dan damai, upaya secara komprehensif mengatasi dan menyelesaikan permasalahan separatisme yang telah menjadi keprihatinan nasional dan internasional senantiasa terus dilakukan. Upaya tersebut menjadi sangat penting tatkala keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah harga yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Proses pemilihan kepala daerah di Provinsi NAD yang dapat berlangsung secara aman, damai, dan demokratis mengindikasikan bahwa pada prinsipnya konflik separatisme di Aceh sudah berakhir.

Pelaksanaan butir-butir kesepahaman Helsinki secara konsisten menjadikan seluruh komponen masyarakat termasuk tokoh-tokoh yang selama ini memiliki idiologi yang berbeda, saling bahu membahu membangun daerah Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keleluasaan pemerintah daerah mengelola wilayahnya sendiri, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, serta proses reintegrasi yang sedang berlangsung, turut mendukung penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh.

Selanjutnya adanya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh, akan ditangani sebagai tindak kriminal biasa sebagaimana penanganan di wilayah lain Indonesia.

Sementara itu, penyelesaian kasus separatisme di Papua secara simultan terus dilakukan dengan intensif dan dilakukan dengan mengupayakan penyelesaian secara komprehensif. Upaya itu telah menunjukkan keberhasilan dengan indikator semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Namun, kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlu diwaspadai dengan baik. Selanjutnya, upaya diplomasi internasional sedikit banyak mampu mengubah persepsi asing yang semula mendukung gerakan separatisme Papua menjadi mendukung Papua sebagai bagian NKRI sebagaimana dilakukan oleh Anggota Konggres AS, Eni Faleomavaega. Dukungan itu dapat dijadikan penyemangat pemerintah yang selama ini secara terus menerus didera oleh keterlibatan asing yang menginginkan Papua lepas dari NKRI.


I. Permasalahan yang Dihadapi

Konflik bersenjata antara kelompok masyarakat sipil bersenjata dan aparat keamanan saat ini secara signifikan sudah mereda. Kondisi ini turut mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Aktivitas kepemerintahan dan masyarakat dapat berjalan dengan tenang dan dinamis.

Di Provinsi Aceh penetapan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai salah satu hasil kesepahaman Helsinki menjadikan iklim politik di NAD dapat berjalan dalam suasana demokratis. Proses pemilihan kepala daerah pada akhir tahun 2006 yang aman dan damai mengindikasikan bahwa masyarakat NAD secara keseluruhan tidak berada dalam kondisi tertekan oleh suatu kelompok. Kemenangan yang sebagian besar diperoleh tokoh-tokoh yang selama ini memiliki idiologi yang berbeda, bukan hal yang perlu dipersoalkan selama komitmen terhadap NKRI tetap terjaga.

Walaupun demikian, hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh semua pihak yang ada di NAD adalah bagaimana secara konsisten tetap mematuhi kesepahaman Helsinki tanpa harus memberikan persepsi-persepsi yang keliru yang menjurus pada gagalnya kesepahaman tersebut. Demikian juga dalam hal pembentukan partai lokal yang sesuai dengan konstitusi yang diperbolehkan secara khusus di NAD diharapkan tidak menciptakan visi dan misi partai yang mengarah pada idiologi separatisme maupun pengabaian kesepahaman Helsinki.

Sementara itu, tidak dapat dipungkiri bahwa insiden Konggres Masyarakat Adat Papua yang berlangsung pada 3 Juli 2007 merupakan permasalahan separatisme yang memerlukan perhatian lebih serius bagi upaya menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI.

Pemberian Otonomi Khusus Papua ternyata belum mampu meredam keinginan sekelompok masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Berbagai aktivitas OPM, baik yang dilaksanakan secara fisik maupun politik sedikit banyak mampu menarik simpati internasional. Oleh karena itu, upaya memperkuat sistem intelijen dan diplomasi luar negeri diperlukan untuk meng-counter aktivitas propaganda negatif OPM di luar negeri.

Selanjutnya terkait dengan aktivitas separatisme Republik Maluku Selatan (RMS), pemerintah harus menyadari bahwa kondisi laten yang selama ini kurang diperhatikan ternyata sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Meskipun tanpa melakukan perlawanan fisik bersenjata, pemunculan kelompok separatis pada acara Hari Keluarga Nasional ke XIV yang diselenggarakan di Kota Ambon pada tanggal 29 Juni 2007, menjadi pukulan yang serius bagi upaya menyelesaikan permasalahan separatisme di Maluku.

Berkenaan dengan berbagai hal tersebut, pada masa yang akan datang aksi sekecil apa pun diharapkan perlu ditangani secara bijak tanpa harus mengedepankan tindakan represif.


II. Langkah Kebijakan dan Hasil- yang Dicapai


A. Langkah Kebijakan

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah sebagai berikut:

1. penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separtisme;

2. peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan politik tanpa diskriminasi;

3. pelaksanaan pendidikan politik dan bela negara secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya dan menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI;

4. peningkatan upaya diplomasi luar negeri dalam rangka kontra diplomasi OPM dan RMS di dalam dan di luar negeri;

5. pengefektifan upaya deteksi secara dini (early warning system) dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme.

B. Hasil yang Dicapai Berkaitan dengan persoalan Aceh pasca kesepahaman Helsinki, kebijakan yang ditempuh adalah memfokuskan pelaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam kesepahaman Helsinki sehingga penyelesaian masalah Aceh tetap dalam kerangka NKRI.

Beberapa kebijakan kesepahaman Helsinki yang telah berhasil dilaksanakan antara lain pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat GAM. Pelucutan senjata GAM sebagaimana yang tertuang di dalam kesepahaman Helsinki telah selesai dilaksanakan. Pemerintah Indonesia telah melakukan realokasi TNI dan Polri. Pemberian jaminan hidup telah diberikan kepada 3.000 orang yang terlibat GAM daIam waktu 3 bulan.

Pemerintah secara intens juga berupaya menciptakan suasana kondusif dengan mengeleminir potensi-potensi kerawanan, khususnya aksi kriminal penggunaan senjata api. Aparat keamanan terkait berupaya terus memburu keberadaan senjata ilegal guna menghindari munculnya gangguan keamanan yang berpotensi menggagalkan upaya perdamaian. Hasil nyata yang dirasakan adalah Pilkada di NAD dapat berlangsung dengan lancar dan aman, meskipun masih diwarnai adanya intimidasi. Keberhasilan dalam Pilkada di NAD, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, terutama menyangkut upaya menciptakan perdamaian dan peningkatan demokratisasi.

Demikian pula dalam menyikapi pembentukan partai lokal di NAD, pemerintah berhasil melakukan dialog dengan para pemrakarsa untuk menunda penamaan dan pemakaian simbol atau bendera sampai ada ketetapan hukum yang sah.

Terkait dengan permasalahan separatis di Papua, pemerintah berupaya menempuh langkah strategis, baik melalui lobi-lobi internasional maupun pendekatan dengan pemangku kepentingan (stake holder) di Papua. Di samping itu, pemerintah juga melakukan counter propaganda guna meluruskan dan meletakkan permasalahan Papua secara jernih dan objektif serta dapat dimengerti masyarakat internasional bahwa penyelesaian masalah Papua melalui Otonomi Khusus dalam kerangka NKRI merupakan solusi terbaik. Dalam hal ini, pemerintah memanfaatkan momentum penyelenggaraan konferensi Inter Parliamentary Union (IPU) untuk menemui delegasi parlemen Australia, Belanda, dan Inggris guna memberikan informasi yang sebenarnya mengenai perkembangan di Papua.

Selain itu, pemerintah juga melakukan counter propaganda ke beberapa negara Eropa lainnya dalam rangka menangkal isu-isu negatif yang menjadi persepsi internasional selama ini dan sekaligus mempresentasikan perkembangan positif mengenai perkembangan di Papua seperti implementasi otonomi khusus, community development, keberhasilan pilkada, dan Inpres percepatan pembangunan. Hal ini telah berhasil mengubah pandangan sejumlah anggota parlemen negara-negara Barat, khusunya Amerika Serikat yang selama ini selalu mendiskreditkan Pemerintah Indonesia dan cenderung mendukung gerakan separatis Papua.

Untuk mempercepat pembangunan di Papua, telah ditetapkan kebijakan New Deal Policy for Papua dengan memprioritaskan pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebijakan perlakuan khusus bagi putra-putri asli Papua, serta peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, saat ini telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua.

Sementara itu, dalam menangani insiden pengibaran bendera RMS oleh penari Cakalele di hadapan Presiden pada acara Hari Keluarga Nasional ke XIV di Kota Ambon pada tanggal 29 Juni 2007, secara cermat dan tegas pemerintah telah menangkap para pelaku disertai dengan penyidikan untuk mengungkap latar belakang ataupun keterlibatan dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, terutama dari unsur TNI dan Polri.


III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, diperlukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pemerintah yaitu pengembangan ketahanan nasional;

pengembangan penyelidikan;

pengamanan dan penggalangan keamanan negara;

penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI;

pemantapan keamanan dalam negeri;

peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional;

serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna lebih mengefektifkan upaya penyelesaian pencegahan dan penanggulangan separatisme di Indonesia.

Upaya pengembangan ketahanan nasional perlu ditindaklanjuti dengan:

(a) penyelenggaraan kajian kebijakan ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan, kepentingan nasional, dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan;

(b) pengembangan otomasi sistem dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan (pembangunan laboratorium pengembangan ketahanan nasional); dan

(c) pendidikan strategis ketahanan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kader pemimpin nasional.

Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara adalah:

(a) pengembangan intelijen negara yang didukung intelijen teritorial dan intelijen sektoral/fungsional agar mampu melakukan deteksi dini terhadap gerakan separatism dan penanggulangan perang urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah memasuki berbagai aspek kehidupan (melalui counter opinion, peperangan informasi, dan pengawasan wilayah);

(b) koordinasi seluruh badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme; dan

(c) pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

Dalam penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, tindak lanjut yang diperlukan adalah:

(a) antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia;

(b) antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap aksi radikal yang berlatar belakang primordial etnis, ras, agama, dan ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan- kekuatan di luar negeri; dan

(c) pelaksanaan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.

Selanjutnya tindak lanjut yang diperlukan dalam pemantapan keamanan dalam negeri adalah melakukan operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di

wilayah kedaulatan NKRI.

Dalam peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, tindak lanjut yang diperlukan adalah:

(a) kegiatan dan operasi intelijen penanggulangan separatisme;

(b) sosialisasi wawasan kebangsaan;

(c) pelaksanaan dan pengembangan sistem kewaspadaan dini sosial di Papua; dan

(d) fasilitasi koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penanganan konflik.

Sementara itu, penegakan hukum serta penyelesaian pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua, dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselesaikan dengan segera.

Kekecewaan masyarakat Papua dan masyarakat lainnya yang ada di Indonesia perlu diobati dengan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan dan sebanyak mungkin mengakomodasi aspirasi yang berkembang pada masyarakat Papua.

Akhirnya, untuk meingkatkan kualitas pelayanan informasi publik, tindak lanjut yang diperlukan adalah menyosialisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui berbagai media.


ORANG PAPUA HARUS PAHAMI DAN TELAA INI.

ANDA DAN SAYA PUNYA HAK UNTUK MERDEKA.


Kamu tahu dalam pembahasan diatas kenapa mereka tidak singgung atau masukan tentan Separatisme Timor Leste dan Kosovo………………….? Karena sutu bangsa punya hak untuk menentukan masa depan hidupnya, untuk MERDEKA dan BERDAULAT penuh! Dan jangan percaya terhadap propaganda dan issu-issu dan pendidikan Politik atau Seminar atau pun Presentase-presentase semacam ini yang dilakukan oleh Pemerintahan Boneka NKRI dan Pengikut-pengikutnya ini.

Bagi kita : kaum muda pejuang Papua Barat Merdeka,TPN-OPM, TAPOL-NAPOL, Dewan Adat, Kaum Muda Progresip Papua, dll. Dihimbau agar tetap teguh pada VISI dan MISI kita untuk MERDEKA penuh, dan bagi Bangsa Papua Barat diharapkan untuk tetap berada pada jalur yang kita sedang tempuh yaitu, demi untuk mensukseskan sebuah Kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat, kebebsan yang mutlak bagi kita sebagai Bangsa Papua Barat adalah suatu hal yang paling hakiki bagi segalah Bangsa di Dunia. Jadi anggap saja suatu hal yang terjadi itu adalah sebuah angging yang berlalu.

Pesan saya bahwa orang tua maupun yang orang muda, TPN-OPM,TAPAOL-NAPOL, DAP, PDP, dll. Harus tahu dan lihat bahwa setelah SEPARATISME mendeklarasikan Timor Leste dan Kosovo, dll, menjadi suatu Negara yang berdaulat penuh, maka untuk pemerintahan NKRI, TNI-POLRI, Intelijen Negara RI, maupun sebagian besar Rakyat Indonesia, dll. Mereka semakin hari semakin takut dan membanggung issu-issu dan Propaganda-propaganda bodoh dan keliru seperti ini kita harus jelih terhadap apa yang sedang menimpah terhadap Negara Boneka NKRI ini.

Saya mau katakana saat ini bahwa UNI EROPA, KONGGRESS AMERIKA SERIKAT, PBB, FORUM PASIFIK, FORUM DAN SOLIDARISTAS BENUA AFRIKA BERKULIT HITAM sedang menanti anda dan saya untuk suatru pergerakan yang nyata dan ulet diseluruh Tanah Air Papua Barat. Jadi hari ini sebaiknya kita bicara masalah, Kapan kita mulainya……….?, dari mana kita mulainya………………..?, bagaimana kita memulainya……………………..? dan siapa yang akan mengendalikannya………….?, mempinnnya…………..?, dll. Itulah yang perlu kita pikirkan dan rencanakannya,saat ini, bukan baku rebut-ribut Pemekaran, Pilkada, Jabatan, Uang, dll.

Saya katakana bahwa pemerintahan Negara RI Dia akan kami tuntut setelah pengakuan dan kemerdekaan penuh bagi bangsa Papua Barat itu ada, dari sisi UUD 1945nya,Pancasilanya,Sumpah Pemudanya, apalagi dari sisi Undang-undang dan Piagam PBBnyaterhadap segalah kerugian Segalah Nyawa-nyawanya yang Tewas dan teraniaya oleh Militer Indonesia,dll, serta segalah kerugian Kekyaan Alamnya.

Suatu Undang-undang Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945, dan suatu kebenarang Sila-siala Pancasila, batang tubuh serta ayat-ayatnya dan juga suatu kebenarangh Deklarasi Negara-negara Asia Afrika Bandung yang melahirkan Data Sila Bandung (DATA SILA BANGDUNG) serta kebenarang Sumpah Pemuda Indonesia adalah suatu kebenarang diasa bagaikan sebuah Pisau atau Parang yang bermata Dua (sebelah mengebelahnya tajam), yang pernah diasah dan dirangcang sedemiakian rupa namun dibuntuti dan di tumpulkan oleh Pemerintahan NKRI (dari president RI ke president RI), oleh seluruh Jajarang Militer RI (TNI-POLRI/Intelijen Negara RI) dl, sebelah tujuangnya untuk memotong,mengahlau, menekang, menindas, memerkosa, Bangsa, Tanah dan Negara Papua Barat namun sebelah menghancam Negaranya sendiri, disi lainnya kenah sendiri. Seperti itu biasanya terjadi pada Anak-anak kecil yang tidak punya pendirian yang tetap, sebab kebijakan itu akan jatuh kejurang yang terjal dan disana tidak ada ujung pangkalnya. (ia Banggung sebuah Rumah tanpah Pondasi, tanpa Dasar, tanpa Alas, dll) jadi sebentar lagi hujang dan badai akan menimpah Negara atau Bangsa ini, dan disini kita tinggal tungguh kapan rubuhnya, sebab Darah dan Nyawa Bangsa Papua Barat yang tidak berdosa itu sudah menjadi ulat-ulat kayu tiang-tiang Bangunan Negara Indonesia. Mereka sedang bekerja siang dan malam jadi kita tinggal tungguh kapan waktunya. Halelauyah. Amin.

Jadi sekali lagi saya lebih suka katakan Negara Boneka NKRI buatan Sukarno-Hatta dan Suharto. Negara Buta, Negara Pinjaman. Negara tidak tahu diamana akarnya.

Jadi bagi orang Papua Barat berhati-hatilah mendukung Papua Barat dalam keutuhan NKRI………….? Kalau kamu mendukung kamu pun juga akan buta kebenarangnya karena Uang Rupiah bukan Dollar Papua Barat, Jabatan jadi pekerja untuk NKRI (jadi hambah Bangsa dan Negara lain yang buta), dan Pemekarang (jadi pemburuh jabatan kepemimpinan dan Uang Rupiah yang buta), Pilkada, dll. Itu semua adalah pembohongan, penipu, musliat, dan munafik adanya.

Kenapa…..? yaa, itu karena Negara Kesatuan Repoblik Indonesia adalah suatu Negara yang berdiri diatas Pasir, bukan di atas Batu Karang. Negara ini berdirinya bukan diatas pondasi yang jelas dan nyata, maka, akan ada saatnya hujang dan badai akan menerpa Negara ini………..? Hai……Orang papua kalau ko ikut-ikutan maka Engkau pun akan menjadi Sasarang kemarahan Bapaku Sang Pencipta, dan janganlah ko salah gunakan wewenangmu, hai…. Bangsaku, dan Saat amarah Tuhan akan Turung atasnya saat itulah perpisahan nama NegaraKesatuan Repoblik Indonesia. Saat itulah akan hilangnya Nama, Bentuk,Struktur dan Wajah serta kepribadian NKRI.

Karena NKRI adalah suatau Negara Kaca, Negara Cerming, Negara Bayangan, maka Siapapun Berhak memecahkannya, entah ia orang besar atau sorang anak kecil, entah ia dewasa atau muda asalkan ia dituntung Tuhan Allah Alam Raya Semesta dan dan siapayang akan memecahkannya ……………..? Kita tinggal tungguh siapa orangnya dan kapan saatnya dan kapan momennya……..?

Seluruh Jajarang komponen kaum pejuang Papua Merdeka harus di telaah, diilhami, dipahami, dimegerti sebaik-baiknya……………?

Suatu Negara Boneka tidak akan mengakui Kemerdekaan bagi Papua Barat, itu Nyata dan benar adanya.

Kiranya TUHAN ALLAH Alam Raya Semesta akan mengertai anda dan saya. Di medang perjuangan kita untuk membebaskan bangsa Papua Barat dari kemelut penindasan dan penjajahan NKRI. Di dalam nama TUHAN ALLAH Alam Raya Papua Barat yang selalu bersemayam di Papua Barat dapat mengertai kita. Immanuel. Amin.


HAI……….. ORANG PAPUA YANG BODOH (KARENA UANG DAN JABATAN HASIL CIPTAAN NKRI) TEMUKANLAH KEBENARANG DALAM JATI DIRI–MU. DAN BERALILAH KEPADA KEBENARANG SEBAB MALAPETAKA ITU AKAN DATANG KEPA-MU JUGA. SEGERAH LEPASKAN DIRIMU DARI SUATU PERHAMBAANYA.


Suatu jaminan kemerdekaan bagi anda dan saya ada di:

01. Undang-undang atau hukum ALLAH (firman TUHAN =KEBENARAN) Keluarang 20 : ayat 1- selesai (sepuluh perintah ALLAH).

02. Undang-undang atau hokum Universal Deklarasi PBB (Kemerdekaan itu ialah Hak segalah Bangsa).

03. Undang-undang atau hokum Indigenous People (undang-undang masyarakat pribumi), Hukum masyarakat adat. (yang memberi kebebasan untuk suatu Rumpung atau Bangsa).

04. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 2 (Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segalah Bangsa).

05. Batang tubuh dan sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara Repoblik Indonesia. (biarkan dia keparat sendiri).

06. Deklarasi konferensi Asia -Afrika (data sila bandung).(suatu kebebasan bagi negra-negara jajahan baru bagi Asia-Afrika).

07. Sumpah Pemuda Indonesia. (suatu momon yang paling jitu untuk siapa-siapa sebenarnya NKRI). (untuk Papua Barat hanya MANIPULASI SEJARAH).

08. Hukum Alam (Malapetaka itu akan dan sedang menanti Mereka atas perbuatannya).

09. Hukum Karma. (Anak cucunya akan mengalami cacat jiwa, penceraiberaiaan NKRI, dll).

Bangsa Papua Barat (yang sudah menjadi Pejabat NKRI, Pekerja NKRI, sekaligus menjadi hambah NKRI dan lainnya hati-hati juga dengan Mereka, Anda akan kena Kebenaran diatas). (dan jangan lagi Engkau bermain-main dengan Kebenaran). (Awas hati-hati Anda akan menjadi bisu sepanjang masa). Sebab TUHAN ALLAH Alam Raya Semesta Papua sudah mengutuk Bangsa bodoh ini


THE STATE OF INDONESIA NEVER UNDERSTANDING OF WHAT WEST PAPUANS FIGHTING FOR FREEDOM, THEY ASK BY PEACE,LOVE AND DEMOCRATICES WAY, AT THE TIMES I REALLY NEVER UNDERSTANDING WHAT THEY WANT.BECAUSE WEST PAPUANS ONLY NEED LOVE,JUSTICES,AND TRUE DEMOCRATICES ON THE EARTH OF CREACY HOME OF THE INDONESIAN INDEPENDENT COUNTRY IT SELF.

BECAUSE SAME TIMES, THEY PRESSING, SOMETIMES THEY ATTACKING, SOME TIMES THEY VIOLATING, SOME TIMES THEY ATTACKING, SOME TIMES THEY MURDERING, SOME TIMES THEY DISTURBING WHEN I MYSELF LIFE AND STANDING AT THEIR COUNTRY OF INDONESIA IN JAVA AND BALI ALSO IN MY HOME LAND OF WEST PAPUA NEW GUINEA.

REALLY I NEVER UNDERSTANDING IT, SO FAR, BECAUSE THE UNITED NATIONS, THE GOVERNMENT OF USA,THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA, THE GOVERNMENT OF NEDERLAND, THE GOVERNMENT OF CHINA, THE GOVERNMENT OF JEPANG, THE GOVERNMENT OF OTHERS NEUTRAL AND TRUE DEMOCRATICES INDEPENDENT NATIONS, TOOK AND FOLLOWING THE INDONESIAN WRONG WAY, WRONG DEMOCRACY, CREACY, MAD WAY, BET I STILL WACHING YOU ALL.(EDOWAY YUNUS)

“M”

FIGHT TODAY VICTORY TOMORROW

PULANGLAH DAN LAKSANAKANLAH INI.


Disini.

“HARUS ADA KATA AMIN”

KALAU PEREMPUAN PAPUA TIDAK BERJUANG MAKA KEMERDEKAAN PAPUA BARAT MASIH–PANJANG

BERJUANG BERSAMA KEBENARAN SEJARAH SANG BINTANG KEJORA

PENGABUNGAN TANPA BATAS PERJUANGAN SAMPAI MENANG

Oleh : Edoway Yunus

Penulis adalah Eks Humas AMP, Eks Sekretaris AMP, Eks Ketua KKAMPJOGJA, Mahasiswa STBA-LIA Dan Politeknik PPKP Yogyakarta. Sekaligus Pengamat Politikus, Pemerintahan Daerah dan Publik, Nasional maupun Internasioanal.

Yogyakarta, Friday, June 27, 2008// 4:10:59 AM



You may visit our link at:

http://menasetugaskampus.blogs.friendster.com/papua_mee_news_do_for_all/

http://kkampjogyanews.blogspot.com/

http://www.myheritage.com.tr/FP/guestbook.php?s=28894481

http://picasaweb.google.com/home?tab=mqhttp://profiles.friendster.com/55897046http://profiles.friendster.com/amoyeedoway http://menasetugaskampus.blogs.friendster.com/http://edowaynews.blogspot.com/

http://www.myheritage.com/site-28894481/front-pepera-papua-barat-political-news

http://www.myheritage.com/FP/newsItem.php?s=28894481&newsID=1&sourceList=home

www.dada.net/papuameeopm/
http://s274.photobucket.com/albums/jj273/EDOWAYYUNUS_photos/papua%20integration/
http://picasaweb.google.com/Yunus.Manase.Edoway.Made/SPANDUKPOSTERSOFTHEEARTHFORCAMPAIGN
www.dada.net/papuani/
www.dada.net/ampunyanews/
http://id.dada.net/profile/yuaNywiIXwzKCvm7FInl2COXuI/arthur/
www.dada.net/renesto/
http://id.dada.net/profile/CiaN4w32cgWK2pDXIoEX2oLISFD2yrkFryP.r/barbaritamiguel1/
www.dada.net/komitekotaampjogya/
http://id.dada.net/profile/4laN4wicgKOwpCM4HvfZH2xKSuDHr_/brother2125/
http://id.dada.net/profile/jSaNyREYRRsoHHhNIpqwuSLKp/echow80/
www.dada.net/edowayd/
http://www.blogger.com/home
http://edowaynews.blogspot.com/
http://westpapuanews.multiply.com/journal
Tags: west papua rasism